Tinjau Langsung Karhutla Jambi, Menhut Tegaskan Perintah Presiden Harus Dilaksanakan Tuntas

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turun langsung ke Jambi, Selasa (25/8/2026), untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu berjalan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini sekaligus mengungkap adanya tiga kasus perusahaan di Jambi yang tengah diselidiki terkait karhutla. Dalam rapat koordinasi di Daops Manggala Agni Jambi, Raja Antoni menegaskan […]

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (tiga dari kanan) saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Jambi, Selasa (25/8/2026). (Dok. Istimewa)

MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni turun langsung ke Jambi, Selasa (25/8/2026), untuk memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi itu berjalan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Kunjungan ini sekaligus mengungkap adanya tiga kasus perusahaan di Jambi yang tengah diselidiki terkait karhutla.

Dalam rapat koordinasi di Daops Manggala Agni Jambi, Raja Antoni menegaskan kehadirannya merupakan mandat langsung Presiden untuk mengaudit sejauh mana instruksi penanganan karhutla yang sudah diberikan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah benar-benar dieksekusi di lapangan.

“Saya diminta untuk terus turun ke lapangan,” ujarnya, seraya menambahkan dirinya akan mengecek satu per satu perintah Presiden yang belum terlaksana untuk dipercepat.

Baca juga

“Saya nanti akan cek kira-kira apa perintah beliau yang belum terlaksanakan. Ya nanti satu per satu kita akselerasi agar, beliau selalu katakan, rapat itu produktif, jangan omon-omon saja. Jadi apa yang diperintahkan, kita laksanakan,” tambahnya.

Rakor tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen TNI Budi Irawan, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, Danrem 042/Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Sugeng Hariadi, Kepala BMKG Provinsi Jambi Tri Agus Pramono, serta jajaran Manggala Agni dan relawan.

Raja Antoni menyebut musim kemarau 2026 diperkirakan seintensif tahun 2015, sehingga penanganan harus dilakukan secara serius dan tidak berhenti pada wacana di atas kertas. Ia juga menyoroti karakteristik lahan gambut yang membuat api bisa merambat di bawah permukaan tanah, sehingga penanganannya lebih rumit dibanding kebakaran di lahan mineral.

Dari sisi penegakan hukum, Menhut mengungkapkan tiga kasus perusahaan di Jambi kini masuk tahap penyelidikan, bagian dari 42 kasus pelanggaran karhutla yang ditangani tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan di seluruh Indonesia. Ia menyatakan pihaknya telah meminta Kejaksaan Tinggi Jambi terus berkoordinasi mengungkap kasus tersebut, tetapi belum bisa membuka identitas perusahaan yang diperiksa.

“Di Indonesia ada 42 kasus pelanggaran karhutla, ada tiga kasus dari Jambi yang sedang ditangani tim dan kami sudah minta Kejati terus berkoordinasi,” kata Menhut.

Raja Antoni menegaskan penegakan hukum akan berlaku adil, baik terhadap perorangan maupun korporasi, sesuai arahan Presiden.

Baca juga

Titik api di Jambi disebut masih ditemukan di tiga kabupaten—Sarolangun, Batanghari, dan Tebo. Untuk mempercepat pemadaman, pemerintah akan mengoperasikan modifikasi cuaca dan menambah satu helikopter water bombing yang segera digeser ke Jambi.

Usai rakor, Menhut melanjutkan perjalanan darat ke Desa Pandan Sejahtera, Tanjung Jabung Timur—salah satu titik karhutla di lahan gambut—dengan sisa perjalanan ditempuh memakai kendaraan roda dua menuju tenda komando. Di lokasi, ia berdialog dengan Suwarno, anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat yang ikut membantu pemadaman.

Raja Antoni mengapresiasi keterlibatan warga dan menyebut MPA sebagai kekuatan penting di tingkat tapak karena memahami kondisi wilayah dan bisa merespons kebakaran sejak dini.

Ia mengingatkan bahwa kelalaian kecil di lahan gambut bisa berdampak luas, dengan dugaan awal penyebab kebakaran di lokasi tersebut mengarah pada aktivitas berkebun yang meninggalkan puntung rokok—meski penyebab pastinya masih ditelusuri kepolisian. Untuk memperkuat penanganan ke depan, Menhut menyebut sarana pendukung pemadaman di lahan gambut, seperti selang air dan sumur bor, akan ditambah.

Menhut menutup kunjungannya dengan menekankan bahwa pengendalian karhutla membutuhkan kolaborasi lintas pihak—pemerintah daerah, TNI-Polri, BPBD, dunia usaha, hingga masyarakat—karena Manggala Agni disebut tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi ancaman kebakaran musim kemarau tahun ini.

“Semua pihak baik dari Pemerintah daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, Kejaksaan, BNPB, BNPD, BMKG, Kehutanan dan masyarakat peduli api dan pihak lainnya untuk bersama mengantisipasi karhutla tahun ini,” ucapnya.

Baca juga
Reporter Bahar Pos
Editor Redaksi Bahar Pos