Luasan Karhutla Tembus 916 Hektare, Polda Jambi Tegaskan Pencegahan Jadi Prioritas Utama

KAPOLDA Jambi menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan seiring luasan karhutla yang kini mencapai 916,26 hektare di tengah musim kemarau yang diperkirakan lebih panjang tahun ini.

Kabid Humas Polda Jambi Kombes Erlan Munaji menyampaikan, arahan Kapolda menempatkan pencegahan sebagai fondasi utama penanganan—bukan sekadar respons ketika api sudah muncul. Menurutnya, begitu titik api ditemukan, seluruh unsur harus bergerak cepat “agar kebakaran tidak meluas.”

“Bapak Kapolda Jambi menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan,” kata Erlan, Rabu (26/8/2026).

“Pencegahan menjadi hal utama melalui patroli, pemantauan hotspot, ground checking, sosialisasi serta kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana. Ketika ditemukan titik api, seluruh unsur harus bergerak cepat agar kebakaran tidak meluas,” tambahnya.

Data satelit Terra-Aqua SNPP dan NOAA 20 mencatat 4.064 hotspot sepanjang 1 Januari–24 Agustus 2026. Wilayah rawan meliputi Muaro Jambi, Batanghari, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, dan Merangin.

Polda Jambi mengerahkan 873 personel gabungan dari polda dan polres jajaran melalui Operasi Aman Nusa II-2026, ditambah 25 personel di Posko Terpadu Satgas Karhutla Provinsi. Kerja sama lintas lembaga—TNI, BPBD, komunitas peduli api, hingga perusahaan—menjadi tulang punggung operasi harian yang mencakup patroli, ground checking, dan pemadaman darat maupun udara.

Untuk lokasi sulit dijangkau, tim mengandalkan water bombing lewat Posko Udara yang melibatkan Polri, TNI, BPBD, BMKG, dan Basarnas.

Erlan menyebut sinergi lintas lembaga sebagai kunci menghadapi kemarau yang makin kering, di tengah tantangan lapangan seperti medan sulit diakses, karakteristik gambut yang mudah kembali menyala, serta angin kencang yang mempercepat penyebaran api.

“Kami terus memperkuat sinergi dengan seluruh stakeholder. Untuk wilayah yang sulit dijangkau, dukungan water bombing menjadi salah satu langkah penting, sementara di wilayah darat dilakukan patroli, ground checking dan pemadaman bersama,” imbuh Erlan.

Khusus lahan gambut, Erlan menekankan pentingnya pembasahan berkelanjutan agar bara tidak kembali menyala setelah api tampak padam.

Dari sisi kebijakan, Pemprov Jambi mendorong pembukaan lahan tanpa bakar dengan menyediakan bantuan alat berat bagi petani, serta menetapkan status siaga darurat karhutla sejak akhir April lalu.

Kapolda Jambi turut mengeluarkan maklumat resmi larangan membakar hutan dan lahan pada periode yang sama. Sebanyak 81 pos terpadu—gabungan dana APBD provinsi dan dukungan perusahaan—disiagakan di titik-titik rawan, dengan anggaran penanganan sekitar Rp3 miliar.

Dari sisi penegakan hukum, hingga 24 Agustus tercatat 62 kasus karhutla yang ditangani, dengan 8 orang berstatus tersangka.

Erlan mengajak masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan bila menemukan titik api atau indikasi pembakaran—langkah yang menurutnya krusial untuk penanganan sedini mungkin.

“Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita jaga Jambi agar tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Jangan membakar lahan, segera laporkan apabila menemukan titik api, dan bersama-sama kita cegah agar karhutla tidak meluas,” pesan Erlan kepada masyarakat luas.